Komitmen peduli pada ABK tersebut dideklarasikan oleh Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko bersama Direktur Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Dr Mujito, dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Taman Blambangan.
Melalui sambungan jarak jauh, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, jika deklarasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen Pemkab Banyuwangi agar pendidikan bisa dirasakan merata tanpa adanya diskriminasi.
"Pendidikan merupakan hak azasi setiap warga negara, bahkan mereka yang berada dalam keterbatasan sekalipun. Deklarasi ini sebagai komitmen kita untuk membantu orang-orang yang mengalami hambatan, agar mereka mudah mengakses segala sesuatu sebagaimana manusia normal lainnya," ujar Bupati Anas melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/8/2014).
Saat ini di Banyuwangi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berjumlah 115 sekolah. Terdiri dari 28 sekolah PAUD, 44 SD/MI, 26 SMP/MTs dan 17 SMA/MA. Sekolah-sekolah tersebut dilengkapi dengan guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang aksesibel bagi ABK.
Kehadiran sekolah-sekolah inklusif tersebut akan memberi kemudahan bagi para ABK. Salah satunya, mereka bisa bersekolah yang terdekat dengan rumah. Bupati putra daerah ini berharap dengan adanya ABK yang menuntut ilmu di sekolah reguler, Banyuwangi akan mampu mewujudkan pendidikan yang ramah anak, tidak diskriminatif dan penuh toleransi.
"Dengan begitu, antara ABK dan masyarakat bisa belajar saling menyesuaikan diri dan menerima satu sama lain," harapnya.
Sementara Direktur Pendidikan Khusus Layanan Khusus Kementrian Pendidikan, Dr Mujito, memberikan apresiasi atas pendeklarasian Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusi. Besar harapan jika semangat pendidikan inklusi di Banyuwangi bisa terus bertumbuh.
"Semoga spirit pendidikan inklusi terus tumbuh di Banyuwangi. Sehingga para ABK tersebut tak akan menerima lagi kekerasan, tak ada bully, dan penuh dengan empati," tutupnya.
Detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar