Honor Belum Cair, PPK Banyuwangi Ancam Boikot Pemilu

BANYUWANGI - Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Rabu (19/3/2014).
Mereka menuntut pembayaran honor selama empat bulan yang belum dibayar KPU.
Para anggota PPK ini membentangkan aneka poster menuntut pencairan yang bersumber dari dana APBN ini cepat diselesaikan.
Suwarno, anggota PPK kecamatan Purwoharjo mengatakan, keterlambatan honor Rp1 juta per bulan ini karena belum adanya Surat Keputusan (SK) dari bupati.
Padahal, SK ini akan menjadi payung hukum bagi sekretaris PPK untuk mencairkan dana yang saat ini sudah ada di KPU.
"Dalam pertemuan sebelumnya, dijanjikan SK akan selesai, tapi sampai hari ini belum juga ada," kata Suwarno.
Suwarno takut, keterlambatan honor bagi 120 PPK di Banyuwangi dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang.
Selain PPK, Suwarno mengatakan honor 615 Panitia Pemungut Suara (PPS) juga belum dibayar.
"Kalau belum juga cair, kami bisa jadi akan melakukan boikot," pungkas Suwarno.

SURYA